Program Peduli Pilar Disabilitas
Program peduli
Sejarah program peduli
Program Peduli merupakan salah satu program Pemerintah di bawah Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang
menggunakan pendekatan “Inklusi Sosial” sebagai usaha untuk memberdayakan
masyarakat marjinal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan.
Dalam mewujudkan Nawa Cita Kabinet Kerja Periode 2015-2019, Kemenko PMK
mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi; sinkronisasi; dan pengendalian
urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat di bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan dengan lima fokus area: (i) Jaminan
Kebutuhan dan Pelayanan Dasar; (ii) Pembangunan Manusia Berkarakter; (iii)
Selaras Data; (iv) Pemberdayaan Masyarakat; dan (v) Pembangunan Desa Semesta.
Pada tahap pertama, program ini bernama PNPM Peduli dilaksanakan selama periode
tahun 2011-2014 dan difasilitasi oleh PNPM Support Facility (PSF) – World Bank.
Program Peduli dalam pelaksanaannya bermitra dengan organisasi masyarakat sipil
(OMS) untuk menjangkau penerima manfaat yang selama ini tereksklusi (tidak
terjangkau program pemerintah yang ada) sehingga tidak mendapatkan akses
layanan dasar akibat kebijakan yang diskriminatif serta masih mendapatkan
stigma yang negatif.
Pada tahap kedua, terjadi perubahan skema pendanaan dan manajemen Program
Peduli, dimana The Asia Foundation (TAF) ditetapkan sebagai Managing Partner
dengan pendanaan dari Pemeritah Australia (Australian Department of Foreign
Affairs and Trade/DFAT). Pada fase II ini, kegiatan Program Peduli lebih
difokuskan untuk meningkatkan Inklusi Sosial dan Ekonomi dalam pembangunan
Indonesia, dengan meningkatkan akses pelayanan hak dasar dan penerimaan sosial
bagi mereka yang termarginalkan.
Pelaksanaan Program Peduli terbagi menjadi enam pilar/sasaran (kelompok
penerima manfaat) yaitu: Anak dan Remaja Rentan, Masyarakat Adat dan Lokal
Terpencil yang Bergantung pada Sumberdaya Alam, Kelompok Agama Minoritas dan
Kepercayaan Lokal, Hak Asasi Manusia dan Restorasi Sosial, Orang dengan Disabilitas,
dan Kaum Waria.
Tujuan
u Tujuan Program Peduli mewujudkan Inklusi
Sosial melalui gerakan gotong royong dan saling menghargai untuk tercapainya
keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, dengan mengajak masyarakat luas untuk
bertindak setara-semartabat, dan bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Program Peduli sebagai bagian pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia
diharapkan dapat menumbuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk
memperoleh hak yang sama sebagai warganegara, terlepas dari perbedaan
apapun. Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika
tersebut yang menjadikan penerima manfaat Program Peduli terdiri dari berbagai
komunitas yang selama ini terpinggirkan dan sulit memperoleh hak atas layanan
dasar maupun mengalami hambatan partisipasi dalam proses tata kelola pemerintah
yang diakibatkan dari stigma dan prasangka negatif.
u Pusat Rehabilitasi Yakkum selaku Executing Organization (EO), selanjutnya disebut dengan MItra
Payung
u Pelopor
Peduli Disabilitas Situbondo selaku mitra pelaksana (CSO) adalah mitra
pelaksana Program Peduli Pilar Disabilitas dikabupaten Situbondo. Memiliki
sasaran eksklusi sosial pada
orang dengan disabilitas yang terdiskriminasi . Disabilitas yang
dimaksud adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Mereka
terdiskriminasi, atau terhambat dalam memperoleh layanan dasar karena stigma
negatif serta kebijakan yang tidak inklusif, serta belum mendapatkan hak-hak
dasar sebagai warga negara Indonesia.
Kelompok sasaran
u Mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
u Ada stigma negatif yang mendiskriminasi
kelompok ini dibanding dengan yang lain.
u Lemahnya pelayanan publik akibat kurangnya
pemahaman dan kesadaran para pembuat kebijakan terhadap hak daar disabilitas
u Terbatasnya akses atas keputusan publik
baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional.
u Terbatasnya akses terhadap pelayanan
publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan prasarana dasar.
u Ada hambatan untuk mendapatkan pengakuan
atas identitas hukum (legal identity) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta
kelahiran, akta perkawinan, sertifikat kepemilikan dan lain-lain yang
disebabkan oleh stigma, diskriminasi sosial ataupun faktor geografis.
u Ketimpangan gender yang cukup mencolok;
u Kerentanan anak dan perempuan disabilitas.
u Belum terjangkau dari sistem pendataan untuk
mengakses bantuan dan perlindungan sosial karena sistem pendataan yang
diciptakan belum inklusif.
u
Strategi
Fokus strategi pada peningkatan kapasitas disabilitas di
tingkat lokal dan pemerintah desa dan daerah pada isu disabilitas untuk
mendorong adanya akses layanan dasar, pemberdayaan dan penerimaan sosial pada
disabilitas serta kebijakan yang inklusif.
Capaian capaian program peduli
Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo
dengan Program Peduli sudah melaksanakan dan ada beberapa capain capaian yang sangat
signifikan diantaranya :
u Terbentuknya
Kelompok disabilitas desa di 7 desa di situbondo (kotakan, olean, bugeman,
tambak ukir, kendit , balung dan klatakan)
u Pembangunan
aksesibilitas di kantor pemerintah
kabupaten, opd dan di bebrapa desa di situbondo, serta layanan public
yang ada disitubondo sperti pelayanan adminduk untuk disabilitas hambatan berat
petugas langsung ke rumah penyandan disabilitas untuk dilakukan perekaman
u Terwujudnya perda perlindungan dan pemberdayan disbilitas
nomor 3 tahun 2018
u Melakukan
MOU dengan pemerintah Kabupaten yang isinya mengenai pemberdayaan disabilitas,
Pendidikan dan juga hak dasar kesehatan disabilitas
u Dari
MOU ini di tindak lanjuti dengan diturunkan menjadi perjanjian kerjasama dengan
beberpa OPD yaitu dinkes, dispendikbud, dinsos,
u adanya
program SINERGI (situbondo Inklusi Terintegrasi) yang mana setiap OPD secara
Bersama membuat kebijakan yang inklusi disabilitas
u Adanya
RoadMap situbondo inklusi 2018-2021
u kelompok
disabilitas desa mempuanyai usaha yang mandiri
u dengan
situbondo sinergi pemerintah kabupaten situbondo mengalokasikan sebanyak 3594
kuota BPJS untuk disabilitas yang dibiayai oleh pemerintah daerah
u posyandu
inklusif di beberapa kecamatan
u kegiatan
kegaiatan public sudah mengunakan isu inklusi dalam pelaksanaaanya sperti HDI,
pengajian akbar, fantastic night run, Hatedu,kendit harmoni,
u program
pencarian bibit atlit disabilitas dilakukan oleh dinas pariwisata
u karya
wisata yang ramah disabiliats
u inisiasi
rumah ibadah yang ramah disabilitas
u inisiasi
pelaksanaan Pendidikan inklusi disitubondo
u keterlibatan
aktif dalam mendorong perda ramah anak
u Keterlibatan
aktif disabilitas dalam pembuatan kebijakan sperti musrenbang desa, kecamatan
dan kabupaten
Tidak ada komentar: