Bersinergi dengan PPDiS, Kabupaten Lamongan siap jadi Kabupaten inklusif.

Bupati Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi. MBA membuka acara pengukuhan Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD)

Siklusi.id -  Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan pengukuhan Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) sebagai komitmen untuk menjadikan Kabupaten Lamongan menjadi Kabupaten inklusi ramah disabilitas sekaligus Focus Grup Discussion untuk melakukan pemetaan langkah kedepan yang harus dilakukan bersama anatara FP2HD dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dilakasanakan Kamis (27/01/2021) bertempat di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan.

Kegiatan pengukuhan ini dihadiri oleh perwakilan OPD Kabupaten Lamongan, Perwakilan Oragnisasi Disabilitas, Kecamatan, Perbankan dan sektor swasta (Perusahaan). Acara ini dibuka dengan pertunjukan pantomim dari temen Tuli Kabupaten Lamongan dan dilanjutkan dengan pengukuhan Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD).

Dalam pengukuhan tersebut yang terdapat 10 orang anggota yang terdiri dari beberapa perwakilan Oragnisasi Disabilitas baik dari Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) dan Gerkatin (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) yang langsung dilantik oleh Bupati Kabupaten Lamongan.

Try Febri Khoirun Nidhom sekaligus ketua Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) dalam sembutanya menyampaikan Forum ini bagus sebagai wadah untuk kita teman teman disabilitas dari bebrbagai organisasi dalam membangun Kabupaten Lamongan yang inklusif.

"Saya mengucapakan terimakasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lamongan karena sudah memeberikan perhatian yang serius kepada teman-teman disabilitas dengan membentuk forum ini karena di Kabupaten Lamongan banyak berdiri oragnisasi disabilitas dengan adanya forum ini harapan kami semua bisa bekerjsama antar organisasi disabilitas untk bersinergi dengan Pemerintah Lamongan untuk menjadikan Kabupaten Lamongan yang inklusif ramah disabilitas," jelasnya.

Bapak Bupati Kabupaten Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi. MBA menyampaikan bahwa pegukuhan forum disabilitas ini sesuai dengan visi misi kami dalam membangun Kabupaten Lamongan.

"Visi kami menuju Kabupaten Lamongan yang berjaya dan berkeadilan artinya berkeadilan adalah siapapun tidak ada yang ditinggalkan baik itu anak,lansia bahkan disabilitas. Harapan kami forum ini harus aktif selain sebagai media silaturhami juga bisa memberikan rekomendasi kepada kami supaya dalam pembagunan dan pembuatan kebijakan juga ramah disabilitas.

Dalam pengukuhan Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) Pemerintah Kabupaten Lamongan menggandengan yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo sebagai mitra dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang inklusif ramah disabilitas.

Luluk Ariyantiny selaku ketua Yayasan PPDiS bersama Santoso manajer program menjadi fasilitator dalam acara Focus Grup Discussion untuk merumuskan langkah langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Organisasi disabilitas serta masyarakat dalam membuat Kabupaten Lamongan yang inklusif ramah disabilitas. Mbak luluk sapaan dalam memfasilitasi FGD memberikan materi tentang konsep inklusi mengatakan bahwa semua harus paham dulu tentang konsep inklusi.

"Inklusi itu bukan hanya tentang disabilitas saja, tapi inklusi itu bisa mencakup kelompok rentan lainya seperti anak anak, lansia, anak buruh migran dan masyarakat marginal lainnya. Kalau kita ingin menjadikan Kabupaten Lamongan inklusif jangan hanya disabilitas yang aktif tapi pemerintah mempunyai peran yang strategis dalam pemenuhan hak untuk disabilitas baik dari hak pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Luluk Ariyantiny bersama Santso menjadi fasilitator acara FGD.

Dalam FGD tersebut para peserta yang hadir diminta untuk menggali apa yang menjadi masalah ketika ingin menjadikan Kabupaten Lamongan inklusif. Dari berbagai pendapat yang dituliskan dan disampaikan para peserta diminta berfikir kembali kira kira langkah apa yang bisa dilakukan dari akar masalah yang sudah dituliskan untuk menghilangkan masalah yang dihadapi.

Dari hasi FGD yang dilakukan oleh peserta terdapat beberapa point yang akan nantinya menjadi rekomendasi kepada pemernitah Kabuapten Lamongan diantaranya data yang akurat tentang disabilitas, regulasi yang memperkuat pembangunan ramah disabilitas serta pelibatan aktif disabilitas dalam setiap kegiatan dari tingkat Desa hingga Kabupaten. Harapanya hasil hasil FGD ini akan terus kawal oleh Forum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (FP2HD) guna mewujudkan Kabupaten Lamongan yang inklusif ramah disabilitas. *(AMS)